Alasan Prabowo Baru Kunjungi Korban Gempa NTT di Hari Ke 11, Sengaja atau Tak Peka

Sebelas hari setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur, Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun langsung meninjau wilayah terdampak pada Rabu, 26 Agustus 2026. Berdasarkan laporan media, kedatangan kepala negara ini terjadi ketika bencana yang bermula sejak 15 Agustus tersebut telah menewaskan 105 jiwa dan melukai ribuan warga lainnya.

Sebelum meninjau langsung lokasi bencana, Presiden Prabowo diketahui masih menjalankan agenda di ibu kota, termasuk menghadiri acara pernikahan sekretaris pribadinya di Jakarta. Di sisi lain, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah lebih dulu mendatangi titik pengungsian di Maumere, Kabupaten Sikka, sejak lima hari pascakejadian untuk berdialog langsung dengan para korban.

Menanggapi berbagai sorotan publik, Presiden Prabowo membantah bahwa keterlambatan kunjungannya disebabkan oleh ketidaktahuan atau minimnya perhatian. Sebagaimana diwartakan, ia berdalih sengaja tidak langsung datang pada hari-hari awal karena kehadiran terlalu banyak pejabat pusat dikhawatirkan justru memecah konsentrasi pemerintah daerah.

Menurut pernyataan Kepala Negara yang dikutip dari laporan lapangan, ukuran utama kehadiran pemerintah bukanlah sekadar kunjungan fisik pejabat, melainkan kepastian bahwa bantuan dan pelayanan benar-benar diterima oleh masyarakat. Ia menegaskan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah terus berjalan intensif guna memastikan logistik dan fasilitas kesehatan darurat berfungsi secara optimal.

Kendati demikian, respons warga di lapangan menunjukkan sudut pandang yang berbeda akibat situasi darurat yang berkepanjangan. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Golo Lanak, Sebastian Mbaik, kehadiran Presiden di tengah penderitaan warga tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap kondisi riil di wilayah yang mengalami dampak terparah tersebut.

Senada dengan hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Hurriyah, menilai bahwa keterlambatan kunjungan ini mencerminkan persoalan kepekaan pemerintah terhadap krisis kemanusiaan. Berdasarkan analisisnya, kunjungan pejabat tinggi negara di tengah situasi darurat tidak boleh hanya menjadi aksi performatif semata, melainkan harus memastikan efektivitas penanganan secara menyeluruh.