Polemik Anggaran Merpati HUT RI, Saat Seremoni Disorot Efisiensi

Pemandangan burung merpati terbang bebas di langit Istana Merdeka, Jakarta, menjadi salah satu momen sakral dalam perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Namun, di balik kemeriahan singkat tersebut, tercatat angka pengadaan yang kini memantik perdebatan luas di tengah masyarakat.

Berdasarkan laporan media, pengadaan burung merpati dalam rangkaian peringatan kemerdekaan tersebut menelan anggaran hingga Rp305,25 juta. Nominal ini sontak menjadi sorotan publik karena bertepatan dengan dorongan efisiensi anggaran serta berbagai bencana yang melanda sejumlah daerah di Indonesia.

Sebagaimana diwartakan oleh berbagai sumber, paket pengadaan tersebut dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara dan dimenangkan oleh pihak swasta bernama Indoglobal Multi Karya. Meskipun tergolong kecil dibanding total APBN, isu ini memicu perdebatan terkait skala prioritas belanja negara.

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah, menilai bahwa pengadaan tersebut mencerminkan pengelolaan anggaran yang kurang berbasis urgensi. Menurutnya, masih banyak kebutuhan publik yang mendesak dan jauh lebih memerlukan keberpihakan anggaran di tengah situasi sulit.

"Bukan semata pada nominal Rp305 juta, tetapi mencerminkan bagaimana pengelolaan anggaran pemerintah yang tidak berbasis skala prioritas dan tidak memandang aspek urgensi," ujar Wana sebagaimana dikutip dari laporan.

Sorotan terhadap anggaran ini semakin tajam mengingat pemerintah juga dihadapkan pada penanganan berbagai musibah alam. Berbagai pihak, termasuk lembaga bantuan hukum, menyoroti kecukupan pagu anggaran penanganan darurat bagi BNPB yang dinilai masih jauh dari ideal untuk merespons potensi bencana.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa upaya penanganan di lapangan tetap berjalan secara aktif. Mengutip laporan resmi, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pengiriman puluhan ton logistik serta bantuan mesin pompa air ke berbagai wilayah terdampak bencana di tanah air.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, turut memberikan pandangannya terkait kontroversi anggaran seremonial ini. Menurut Trubus, pengadaan bernilai ratusan juta rupiah tersebut terasa kurang relevan ketika pemerintah gencar menyerukan efisiensi fiskal.

"Di tengah situasi tanah air saat hera ini, rasanya urgensi pengadaan merpati perlu dipertanyakan," kata Trubus dalam keterangannya kepada media.

Menanggapi kritik yang datang, Deputi I Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fahd Pahdepie, menyatakan bahwa proses pengadaan telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Meski demikian, pemerintah menghargai kritik publik sebagai bentuk aspirasi agar prinsip efisiensi benar-benar diterapkan secara menyeluruh.