Anggaran Janggal DPRD Sumbar, Beli Barang Mewah Pasca Bencana

Berdasarkan laporan media Langgam.id, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatra Barat tahun 2026 kembali menuai sorotan tajam publik. Kali ini, kritik keras tidak hanya ditujukan kepada pemerintah provinsi, melainkan juga mengarah langsung ke tubuh DPRD Sumbar yang mengajukan serangkaian proyek bernilai miliaran rupiah di tengah situasi pascabencana yang belum sepenuhnya pulih.

Sebagaimana diwartakan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang terdampak bencana di Sumatra Barat hingga kini masih menyisakan banyak pekerjaan rumah yang belum rampung, mulai dari jembatan, sekolah, hingga hunian tetap bagi warga terdampak. Ironisnya, di tengah instruksi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, Sekretariat DPRD Sumbar justru mengalokasikan dana fantastis untuk berbagai kebutuhan seremonial dan pengadaan barang mewah.

Berdasarkan penelusuran data anggaran, pos pengeluaran tersebut mencakup kegiatan open house di rumah dinas Ketua DPRD Sumbar Muhidi sebesar Rp185 juta yang menggunakan jasa event organizer, serta anggaran buka bersama Ramadan 1447 Hijriah senilai Rp146 juta. Selain itu, terdapat pula alokasi pakan natura rumah tangga pimpinan dan anggota dewan yang masing-masing mencapai ratusan juta rupiah per pos pengadaan.

Tidak hanya itu, anggaran konsumsi kedinasan juga tercatat membebani APBD dalam jumlah besar. Sekretariat DPRD Sumbar menyiapkan dana konsumsi rapat sebesar Rp613 juta, alokasi khusus rapat paripurna senilai Rp805 juta, hingga anggaran makanan jamuan tamu yang menembus angka Rp1,4 miliar. Pengeluaran ini semakin mencolok dengan adanya pos pengadaan pakaian dinas serta pakaian adat bagi 65 anggota dewan yang menelan total anggaran hingga miliaran rupiah.

Sorotan publik juga tertuju pada proyek pengadaan fisik dan perlengkapan kantor berbiaya tinggi, seperti pengadaan mic conference senilai Rp945 juta, AC split duct lantai 6 sebesar Rp360 juta, pembelian gorden Rp314 juta, hingga anggaran pengharum ruangan mencapai Rp189 juta. Sejumlah proyek renovasi interior dapur, ruang PPID, hingga pengecatan gedung utama dan pagar turut menghabiskan dana miliaran rupiah dari uang rakyat.

Mengutip laporan dari media terkait, upaya konfirmasi yang dilayangkan kepada Ketua DPRD Sumbar Muhidi hingga saat ini belum mendapatkan respon. Sementara itu, Sekretaris DPRD Sumbar Maifrizon yang sempat menjanjikan wawancara langsung seusai lebaran haji juga belum memberikan keterangan resmi saat dihubungi lebih lanjut.