Kemenkum Bali Turun Tangan, Perketat Pengawasan Notaris Buleleng

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali mengambil langkah proaktif untuk memastikan kualitas layanan hukum di daerah tetap terjaga. Berdasarkan laporan media, instansi tersebut memperkuat sinergi dalam pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap para notaris yang bertugas di Kabupaten Buleleng.

Kegiatan koordinasi ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum I Wayan Redana beserta jajaran Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Provinsi Bali. Pertemuan krusial tersebut dilangsungkan bersama Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan laporan yang dihimpun, agenda ini berfungsi sebagai ruang penyamaan persepsi untuk mendukung tugas MPD agar pelaksanaan jabatan notaris di Buleleng berjalan semakin tertib, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Dalam arahannya, Eem Nurmanah menekankan bahwa pengawasan tidak boleh hanya dilihat sebagai instrumen kontrol semata, melainkan bagian dari pembinaan berkelanjutan guna merawat integritas dan kualitas kerja para pejabat notaris di lapangan.

"Pengawasan hendaknya berjalan seiring dengan pembinaan. Melalui komunikasi dan koordinasi yang baik, kita ingin memastikan para Notaris dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional serta memberikan pelayanan hukum terbaik kepada masyarakat," ujar Eem Nurmanah sebagaimana diwartakan.

Lebih lanjut, pihak Kanwil Kemenkum Bali mendorong MPD Kabupaten Buleleng agar senantiasa merajut komunikasi yang terbuka dan harmonis dengan berbagai pihak terkait. Langkah ini dinilai penting agar setiap kendala atau persoalan yang muncul dalam praktik kenotarisan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat.

Melalui penguatan koordinasi ini, pemerintah berharap standar pelayanan hukum bagi masyarakat di Kabupaten Buleleng semakin optimal, transparan, serta mampu memberikan kepastian hukum yang dapat diandalkan oleh publik.