Kabar Gembira, Guru PPPK Paruh Waktu di Sukoharjo Segera Jadi Penuh Waktu

Angin segar berhembus bagi para guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Sukoharjo. Pemerintah pusat bersama DPR RI telah menyepakati rencana transformasi status mereka menjadi PPPK penuh waktu yang ditargetkan mulai berlaku pada 2027 mendatang.

Kepastian tersebut muncul setelah adanya rapat koordinasi antara pihak eksekutif dan legislatif di Jakarta, Selasa (18/8/2026). Kebijakan ini dianggap sebagai solusi sekaligus jawaban atas penantian panjang ribuan guru PPPK yang selama ini terkendala keterbatasan fiskal daerah dalam menentukan nasib kepastian kerja mereka.

Elfian Utama Ningrum, seorang guru PPPK paruh waktu di SDN Ngombakan 02, Kecamatan Polokarto, menyambut positif kabar tersebut. Ia berharap rencana ini benar-benar terealisasi tahun depan untuk memberikan kepastian karier bagi para tenaga pendidik.

"Alhamdulillah, saya sudah mendengar kabar terkait rencana alih status guru PPPK paruh waktu menjadi guru PPPK penuh waktu. Semoga benar-benar terealisasi pada tahun depan," ujar Evi kepada awak media, Rabu (19/8/2026).

Evi mengaku sempat merasa khawatir karena kontrak kerjanya akan berakhir pada September 2026 mendatang. Ketidakpastian mengenai perpanjangan kontrak selalu menghantui dirinya yang sudah mengabdi sebagai guru kelas sejak 2022 lalu.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini, mengungkapkan bahwa secara akumulasi terdapat 955.245 guru berstatus PPPK, dengan 231.246 di antaranya masih berstatus paruh waktu. Selain itu, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK untuk mengikuti seleksi PNS pada awal 2027.

Terkait kekhawatiran beban anggaran, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa rencana perubahan status ini tidak akan mengganggu fiskal negara. Pihaknya menyatakan pemerintah telah melakukan simulasi anggaran yang matang, baik untuk tahun berjalan maupun tahun-tahun berikutnya.