Mahkamah Agung Brasil Tunda Sidang Status Karyawan Ojek Online

Supremo Tribunal Federal (STF) Brasil secara resmi memutuskan untuk menunda kelanjutan sidang terkait keabsahan putusan pengadilan ketenagakerjaan yang menetapkan hubungan ikatan kerja antara pengemudi aplikasi dan perusahaan platform digital atau yang dikenal sebagai proses uberisasi. Berdasarkan laporan media setempat, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai tanggal baru pelaksanaan sidang tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, agenda penting tersebut sebenarnya telah dijadwalkan pada sesi persidangan hari itu. Namun, majelis hakim pleno memilih untuk mengalihkan prioritas utama mereka guna memulai pembahasan kasus terpisah yang berkaitan dengan aturan Marco Civil da Internet mengenai ketentuan akses data pengguna internet.

Permasalahan mengenai status hukum pengemudi aplikasi ini berada di bawah pengawasan langsung Hakim Edson Fachin dan Hakim Alexandre de Moraes setelah masuk ke Mahkamah Agung melalui upaya hukum yang diajukan oleh perusahaan Rappi dan Uber. Perusahaan-perusahaan teknologi tersebut secara tegas menolak putusan pengadilan tenaga kerja bawah yang mewajibkan adanya hubungan formal kepegawaian.

Dalam dokumen pembelaan mereka, pihak Rappi berargumen bahwa keputusan pengadilan ketenagakerjaan telah mengabaikan yurisprudensi dan ketetapan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sendiri. Sementara itu, pihak Uber mempertahankan posisi bisnis mereka sebagai perusahaan teknologi murni dan bukan perusahaan transportasi umum.

Menanggapi polemik tersebut, Procuradoria-Geral da República (PGR) sebelumnya telah menyampaikan pandangan resmi kepada mahkamah yang menolak pengakuan hubungan kerja formal antara pengemudi aplikasi digital dengan pihak perusahaan penyedia platform. Sebagaimana diwartakan oleh Agência Brasil, kelanjutan proses hukum ini masih menanti penjadwalan ulang dari pihak pengadilan tinggi.