Alasan IESR Sebut Subsidi BBM Tak Cukup Hanya Ganti Kendaraan Listrik

Pemerintah Indonesia saat ini tengah merancang langkah strategis untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak secara bertahap. Kebijakan tersebut digenjot melalui percepatan elektrifikasi sektor transportasi serta pemberian insentif khusus bagi kendaraan ramah lingkungan produksi dalam negeri.

Berdasarkan laporan yang dikutip dari media Suara.com, rencana ambisius ini mendapat sambutan positif dari Institute for Essential Services Reform. Lembaga kajian energi tersebut menilai bahwa penggunaan kendaraan listrik berpotensi memangkas impor energi sekaligus memperbaiki kualitas udara perkotaan yang kian mengkhawatirkan.

Kendati demikian, IESR memberikan catatan kritis bahwa pengurangan subsidi bahan bakar tidak akan efektif jika hanya berfokus pada perpindahan moda pribadi semata. Sebagaimana diwartakan, ada sejumlah prasyarat mutlak yang wajib dipersiapkan agar kebijakan nasional ini tidak justru menghimpit kelompok masyarakat rentan.

Dalam tanggapan resmi terhadap pidato kenegaraan terkait Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2027, IESR menekankan pentingnya kehadiran perlindungan sosial yang memadai. Menurut mereka, kebijakan energi harus berjalan seirama dengan perbaikan sistem mobilitas massal.

"Pengurangan subsidi BBM harus dibarengi dengan perlindungan terhadap kelompok rentan, peningkatan kualitas transportasi publik, pembangunan infrastruktur pengisian daya yang merata, serta ketersediaan energi listrik bersih yang semakin dominan dalam sistem tenaga listrik nasional," tulis IESR dalam keterangan resminya.

Lebih lanjut, Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa menegaskan bahwa perpindahan dari kendaraan konvensional ke berbasis baterai harus dibarengi dekarbonisasi sektor kelistrikan. Tanpa adanya pembersihan sumber tenaga listrik, emisi dari sektor transportasi tidak akan berkurang secara optimal.

Artinya, jika pasokan listrik untuk mengisi daya baterai masih bersumber dari pembangkit berbahan bakar fosil, maka tujuan besar penurunan emisi nasional akan menemui jalan buntu. Oleh sebab itu, percepatan adopsi kendaraan listrik wajib ditempatkan sebagai bagian integral dari agenda transisi energi yang lebih luas.